KEMISKINAN DAN KESENJANGAN PENDAPATAN

KEMISKINAN DAN KESENJANGAN PENDAPATAN

A.    Permasalahan Pokok

Ketimpangan yang besar dalam distribusi pendapatan ( kesenjangan ekonomi ) dan tingkata kemiskinan merupakan dua masalah bessar di banyak NB, tidak terkecuali Indonesia. Dikatakan besar, jika dua masalah ini berlarut-larut dan dibiarkan semakin parah, pada akhirnya akan menimbulkan konsekuensi politik dan sosial yang sangat serius. Suatu peerintahan bisa jatuh kerena  amukan rakyat miskin yang sudah tidak tahan lagi menghadapi kemiskinannya.

B.     Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi Pendapatan

Data tahun 1970an dan 1980an mengenai pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan di banyak NB, terutama negara-negara yang proses pembangunan ekonominya sangat pesat dan dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tingg, seperi Indonesia, menunjukkan seakan-akan ada suatu korelasi positif antara laju pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kesenjangan dalam distribusi pendapatan, semakin tinggi pertumbuhan PDB atau semakin besar pendapaan perkapita, semakin besar perbedaan anatara kaum miskin dan kaya.

C.     Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi dan kemiskinan

Dasar teori dari korelasi antara pertumbuhan pendapatan perkapita dan tingkat kemiskinan tidak berbeda dengan kasus pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan dalam distribusi pendapatan seperti yang telah di bahas di atas. Mengikuti hipotesis Kuznets, pada tahap awal dari proses pembangunan, tingkat kemiskinan cenderung meningkat, dan pada saat mendekati tahap akhir dari pembangunan jumlah orang miskin berangsur-angsur berkurang. Tentu, seperti telah dikatakan sbelumnya, banyak faktor-faktor lain selain pertumbuhan pendapatan yang juga berpengarh terhadap tingkat kemiskinan di suatu wilayah / negara seperti derjat penddikan, tenaga kerja, dan struktur ekonomi.

Hasil estimasi dari Dollar dan Krayy (2000) menunjukkan bahwa elastisitas pertumbuhan PDB dari pendapatan per kapita dari kelompok miskin adalah 1 %, yang artinya pertumbuhan rata-rata output sebesar 1 % membuat 1 % peningkatan pendapatan dari masyarakat miskin. Sedangkan,  hasil estimasi dari Timmer (1997) dengan memakai teknik-teknik ekonometrik yang sama, melaporkan bahwa elastisitas tersebut hanya sekitar 8 %, yang artinya kurang dari proporsional keuntungan bagi kelompok miskin dari pertumbuhan ekonomi.

D.    Analisis Empiris

1.      Kemiskinan

Kemiskinan bukan hanya masalah Indonesia, tetapi merupakan masalah dunia. Laporan tahun 2005 dari Bank Dunia menunjukkan bahwa menjelang akhir 1990 ada sekitar 1,2 miliar orang miskin dari sekitar 5 miliar lebih jumlah penduduk di duniaa. Sebagian besar dari jumlah orang miskin tersebut terdapat di Asia Selatan (43,5 %). Kemiskinan di wilayah ini terutama disebabkan oleh iklim dan kondisi tanah yang tidak mendukung kegiatan pertanian ( kekeringan dan gersang ), pertikaian yang tidak henti-hentinya antar suku, manajemen ekonomi  makro yg buruk dan pemerintahan yang bobrok.

Akibat krisis keuangan Asia selama periode 1997-1998, persentase penduduk di Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan mengalami suatu kenaikan yang dramatis yakni dari 17.47% pada tahun 1996 menjadi sekitar 24.23% pada tahun 1998, saat krisis tersebut mencapai titik terburuknya, pada saat di mana ekonomi Indonesia mengalami suatu penurunan hingga 13%. Namum, setelah itu, pada tahun 1999, tingkat kemiskinan mulai menurun hingga tahun 2005.  Tetapi tahun 2006, jumlah kemiskinan kembali meningkat menjadi 17,75% atau sekitar 39,30 juta orang. Kenaikan jumlah orang miskin tahun 2006 tersebut, terutama akibat dampak dari pemotngan subsidi bahan bakar minyak yang terjadi menjelang akhir tahun 2005. Kebijakan fiskal tersebut terpaksa dilakukan oleh pemerintah karena, di satu sisi, Indonesia sudah semakin tergantung pada impor minyak untuk kebutuhan pasar di dalam negeri yang laju peningkatannya setiap tahun semakin besar.

2.      Kesenjangan

Sejarah perkonomian Indonesia menunjukkan bahwa pemerintahan Orde Baru selain berhasil menekan angka kemiskinan, juga berhasil menjaga tingkat kesenjangan dalam distribusi pendapatan untuk tidak meningkat secara berarti pada saat ekonomi mengalami pertumbuhan pesat, yang biasanya terjadi pada awal periode pembangunan. Secara teoritis , perubahan pola distribusi pendapatan di perdesaan di Indonesia selama ini dapat disebabkan oleh faktor-faktor berikut ini :

1.      Akibat arus penduduk/ tenaga kerja dari perdesaan ke perkotaan yang selama orde baru berlangsung sangat pesat.

2.      Struktur pasar dan besarnya distorsi yang berbeda di perdesaan dengan di perkotaan.

3.      Dampak positif dari proses pembangunan ekonomi nasional.

E.     Tujuan Pembangunan Milenium

Pada bulan September 2000, PBB mendeklarasikan apa yang disebut dengan Tujuan Pembangunan Milenium ( MDGs) yang harus dicapai 191 negara anggotanya pada tahun 2015. Ada delapan sasaran, masing-masing dengan target tertentu yang harus dicapai, dan sasaran pertama adalah mengurangi kemiskinan dan orang-orang yang mengalami kelaparan. Kedelapan saaran tersebut adalah sebagai berikut :

1.      Menurunkan kemiskinan dan kelaparan ekstrem

2.      Mencapai pendidikan dasar untuk semua

3.      Menurangi angka kematian anak

4.      Memperbaiki kesehatan ibu

5.      Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit-penyakit menular lainnya

6.      Menjamin kelestarian lingkungan hidup

7.      Membentuk sebuah kerja sama global untuk pembangunan.

Sejak di cetuskan MDGs hingga awal 20111, khususnya di kawasan Asia dan Pasifik, Indonesia masih masuk kategori negara-negara yang lamban langkahnya dalam mencapai MDGs pada tahun 2015.  Kinerja Indonesia yang buruk di ini di perkuat denagn laporan mengenai indeks pembangunan manusia ( HDI ) menunjukkan bahwa kualitas manusia Indonesia yang di ukur dengan indeks juga tidak semakin baik.   

F.      Kebijakan Anti-Kemiskinan

Untk mengetahui kenapa diperlukan kebijakan anti kemiskinan dan pemerataan distribusi pendapatan, perlu diketahui terlebuh dahulu bagaimana pola hubungan anatara pertumbuhan eonomi, kebijakan pemerintah, kelembagaan, dan penurunan kemiskinan. Kebijakan mempengaruhi kemiskinan, baik langsung maupun tidak langsung, lewat sejumlah faktor-faktor yang menengahinya. Kebijakan-kebijakan langsung adalah kebijakan dalam berbagai macam program yang khusus di buat untuk mengurangi kemiskinan, jadi sasarannya adalah penduduk miskin.