APBN, KEBIJAKAN FISKAL, DAN UTANG LUAR NEGERI

APBN, KEBIJAKAN FISKAL, DAN UTANG LUAR NEGERI

A.    APBN

1.      Fungsi

Di negara manapun juga, baik yang beraliran sosial maupun berbasis kapitalis atau gabungan dari dua sistem ekonomi tersebut, pemerintah mempunyai suatu peran sangat penting di dalam kegiatan ekonomi nasional. Tugas pemerinta di realisasikan lewat berbagai macam kebijakan, peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk mendorong atau menggairahkan ekonomi pada saat ekonomi sedang lesu dan mengerem laju ekonomi pada saat sedang memanas pertumbuhan ekonomi rata-rata pertahun tinggi.

Perubahan maupun pemakaian APBN dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi, penciptaan lebih banyak kesempatan kerja, stabilitas harga, dan stabilitas dalam posisi eksternal di cerminkan oleh sifat dari kebijakan fiskal.

2.      Komponen-komponen APBN

APBN mempunyai dua kompoen besar, yakni anggaran pengeluaran pemerintah pusat dan anggaran pendapatan negara. Selanjutnya, kedua komponen tersebut, masing-masing mempunyi banuak sub komponen. Anggaran pendapatan negara terdiri dari berbagai macam pajak, retribusi, royalti, bagian laba BUMN, dan berbagai pendapatan non-pajak lainnya. Sedangkan anggaran pengeluaran pemerinta pusat teriri dari dus sub-komponen besar, yakni, pengeluaran pemerintah pusat dan pengeluaran pemerintah daerah, yaitu transfer ke pemerintah daerah.

Pertama, di antara jenis-jenis pajak yang ada, pajak penghasilan dari sektor migas dan sektor-sektor non migas adalah yang terbesar yang di dominasi oleh pph dari sektor-sektor non-migas. Kedua, dari sektor luar negeri, bea masuk selalu lebih besar dari bea keluar yang bisa mencerminkan dua hal, yakni Indonesia sangat banyak melakukan impor dan pemerintah berupaya selama ini menggenjot ekspor dengan berbagai macam cara, di antaranya dengan memberikan keringanan pajak ekspor. Ketiga, dalam bidang SDA, ternyata keuangan pemerintah hingga searang ini masih sangat tergantung pada pemasukan dari sektor migas. Keempat, sumbangan dari laba BUMN terhadap pendapatan pemerintah cenderung meningkat setiap tahun, walaupun banyak BUMN yang mengalami kerugian pada taun-tahun tertentu.  

Memang yang penting bagi pemerintah adalah setelah dilakukan revisi, defisit anggaran bisa lebih kecil atau paling tidak bertambah besar, tetapi ini tentu sangat tergantung pada kondisi perekonomian saat itu yang menjadi alasan utama revisi APBN atau RAPBN dilakukan.

3.      APBN Realisasi versus APBN Revisi

Bebrapa tabel sebelumnya menunjukkan adanya dua versi APBN, yakni APBN realisasi dan APBN revisi. APBN yang direvisi biasanya disebut APBN perubahan (APBN-P). Revisi bisa dilakukan dengan atau tanpa kebijakan. Realisasi APBN bisa lebih besar, sama atau lebih kecil dari anggaran awal atau anggaran yang telah di revisi. Revisi APBN tidak selalu berarti beban pemerintah smakin berat, atau pengeluaran dan defisit APBN yang di revisi tidak harus selalu lebih besar dari anggarn semula, tergantung penyebab utama dilakukannya revisi dan metode penghitungannya serta asumsi-asumsi baru yang menjadi dasar revisi.

B.     Kebijakan Fiskal

1.      Teori dan Model

Pertumbuhan dan stabilitas sektor riil di pengaruhi oleh pemerintah lewat kabijakan fiskal, dan di Indonesia kebijakan ini merupakan tanggung jawab menteri keuangan. Sedangkan pertumbuhan dan stabilitas sektor moneter dipengaruhi oleh pemerintah lewat kebijakan moneter yang sepenuhnya adalaha tanggung jawab Bank Indonesia. Keserasian antara stabilitas di dalam ekonomi dengan pertumbuhan yang berkelanjutan.  Di Indonesia, kebijakan fiskal mempunyai dua prioritas. Prioritas pertama adalah mengatasi APBN, dan masalah-masalah APBN lainnya.

2.      Analisis Empiris

Salah satu jalur lewat mana pemerintah bisa mempengaruhi atau meminkan peran ekonominya adalah lewat kebijakan fiskal. Hal ini dilakukan dengan menaikkan atau mengurangi pengdi teluarannya, di dalam model ekonmi karo keynesian, di tandai dengan variabel G, atau menakkan dan menurunkan tarif pajak, di tandai dengan variabel T, dan ini semua tercermin oleh besarnya nilai APBN. Untu menganalisis tingat “kesehatan” keuangan pemerintah, besarnya defisit anggaran pemerintah juga perlu dilihat dari persentasenya terhadap PDB. Karena yang perlu di ukur tidak hanya beban dari kebijakan fiskal namun juga efektifitasnya.

C.     Utang Luar Negeri (ULN)

1.      Penyebab Utama : Suatu Perspektif Teori

Sejak krisis ULN di dunia pada awal 1980-an, masalah ULN yang dialami oleh banyak NB  tidak semakin baik. Banyak NB semakin terjerumus ke dalam krisis ULN sampai negara-negara pengutang besar terpaksa melakukan program-program penyesuaian struktural terhadap ekonomi mereka atas desakan dari bank Dunia dan IMF, sebagai syarat utama untuk mendapatkan pinjaman baru atau pengurangan terhadap pinjaman lama. Bahkan Indonesia telah beberapa kali nyaris terjerumus ke krisis ULN yang serius sejak era Orde Lama hingga krisis keuangan Asia. Tingginya ULN dari banyak negara disebabkan oleh tiga jenis defisit : defisit transaksi berjalan (TB), defidit neraca perdagangan, defisit investasi dan defisit fiskal.  

Dapat di ketahui bahwa defisit TB yang terjadi terus menerus membuat banyak NB harus tetap bergantung pada pinjaman luar negeri (PLN), terutama negara-negara yang kondisi ekonomi domestiknya tidak menggairahkan investor-investor asing  sehingga sulit bagi negara-negara tersebut untuk mensubtitusikan PLN dengan investasi, misalnya dalam bentuk penanaman modal asing (PMA).